SOKOGURU, JAKARTA — Komisi IV DPR RI mempertanyakan lonjakan harga beras di pasaran yang terus terjadi, padahal stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat sangat melimpah.
Hingga 30 Juni 2025, gudang Bulog menyimpan 4,19 juta ton beras, namun harga di tingkat konsumen tetap meroket.
Kondisi ini membuat masyarakat dan anggota dewan bingung. Salah satunya, Anggota Komisi IV Daniel Johan, secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Baca juga: Beras Gratis untuk 18,2 Juta KPM Mulai Juli, DPR Ingatkan: Jangan Sampai Salah Sasaran!
"Di tengah harga konsumen yang tinggi, banyak yang bilang Bulog justru dilarang lepas cadangan. Padahal tugas Bulog itu kan intervensi pasar, stabilkan harga lewat operasi pasar," ujar Daniel.
Anggota Komisi IV Daniel Johan. (Dok.DPR RI)
Daniel bahkan menyinggung potensi kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun bila harga terus tak terkendali.
Bapanas Jelaskan Penyebab Kenaikan Harga: Harga Gabah Melejit
Menanggapi hal itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa kenaikan harga gabah di tingkat petani menjadi faktor utama naiknya harga beras.
Baca juga: Harga Beras Naik Terus di Sumbar! DPR Desak Pemerintah Segera Intervensi Pasar
Harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini disebut melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"GKP sebelumnya Rp5.500–6.000, sekarang sudah Rp6.500, kualitas apapun. Kalau gabah naik, ya pasti harga beras juga naik," jelas Arief.
Kenaikan harga gabah terjadi pasca masa panen raya Maret–April 2025, ketika produksi mencapai 10 juta ton. Setelah periode itu, pasokan menyusut, mendorong harga naik di semua lini, termasuk gabah dan beras.
Saatnya Intervensi: Bansos dan SPHP Jadi Solusi Pemerintah
Arief menegaskan, inilah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar.
Baca juga: Warga Serbu Gerakan Pangan Murah di Kota Bandung, 2 Ton Beras Ludes dalam Sehari!
Dua langkah utama yang kini disiapkan yaitu:
1. Distribusi bantuan pangan beras kepada 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui operasi pasar.
"Pemerintah akan intervensi lewat bansos dan SPHP agar harga kembali stabil," tegas Arief. (*)
